Monday, April 01, 2019

CEK FAKTA: Pernyataan Jokowi-Prabowo di Debat Pilpres Keempat 30 Maret 2019

0 comments
loading...
CEK FAKTA: Pernyataan Jokowi-Prabowo di Debat Pilpres Keempat 30 Maret 2019
Capres no urut 01 Joko Widodo dan Capres no urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan usai Debat Kedua Capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, (17/2). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Putaran keempat debat pilpres Republik Indonesia untuk periode 2019-2024 baru saja berlangsung Sabtu (30/3) malam.

Kali ini, kedua calon presiden, Joko Widodo dari paslon nomor urut 01 dan Prabowo Subianto dari paslon nomor urut 02, yang berkesempatan tampil secara individu tanpa didampingi masing-masing calon wakil presiden. Kedua kandidat beradu argumen dan gagasan terkait topik Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional.

Tapi tenang, buat kamu yang belum sempat menyaksikan debat malam tadi, Indobizline telah mengumpulkan beberapa data yang dikemukakan kedua capres dalam mendukung pernyataannya. Apakah data yang mereka sajikan valid?

Mari kita CEK FAKTA: Pernyataan Jokowi-Prabowo di Debat Pilpres Keempat 30 Maret 2019 !

CEK FAKTA: Benarkah Jokowi Sudah Bubarkan 23 Lembaga Negara?

Capres nomor urut 01 Joko Widodo mengklaim telah membubarkan 23 lembaga selama 4,5 tahun menjabat. Klaim itu dia sampaikan menjawab pertanyaan seputar pemerintahan dan pelayanan publik dari moderator Retno Pinasti.

“…Kedua juga penyederhanaan dan kelembagaan. Tidak perlu banyak-banyak lembaga kita ini. Di dalam pemerintahan 4,5 tahun ini telah kita bubarkan 23 lembaga yang ada. Agar lebih ramping, lebih lincah, gampang memutuskan dan tidak berbelit-belit,” kata Jokowi di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).

Lantas, benarkah Jokowi telah membubarkan 23 lembaga?

Benarkah Jokowi Sudah Bubarkan 23 Lembaga Negara?
Benarkah Jokowi Sudah Bubarkan 23 Lembaga Negara?


Berikut merupakan daftar lembaga yang dibubarkan:

Tahun 2014:
  1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI (Perpres No. 176 Tahun 2014)
  2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Perpres No. 176 Tahun 2014)
  3. Dewan Buku Nasional (Perpres No. 176 Tahun 2014)
  4. Komisi Hukum Nasional (Perpres No. 176 Tahun 2014)
  5. Badan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional (Perpres Nomor 176 Tahun 2014)
  6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan (Perpres No. 176 Tahun 2014)
  7. Badan Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (Perpres No. 176 Tahun 2014)
  8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Perpres No. 176 Tahun 2014)
  9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (Perpres No. 176 Tahun 2014)
  10. Dewan Gula Indonesia (Perpres No. 176 Tahun 2014) Tahun 2015
  11. Badan Pengelolaan Penurunan Emisi Gas Rumah Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (Perpres 16 tahun 2015)
  12. Dewan Nasional Perubahan Iklim ( Tahun 2016)
  13. Badan Benih Nasional (Perpres Nomor 116 Tahun 2016)
  14. Badan Pengendali Bimbingan Massal (Perpres Nomor 116 Tahun 2016)
  15. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (Perpres Nomor 116 Tahun 2016)
  16. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun (Perpres Nomor 116 Tahun 2016)
  17. Tim Nasional Nama (Perpres Nomor 116 Tahun 2016)
  18. Dewan Kelautan Indonesia (Perpres Nomor 116 Tahun 2016)
  19. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Perpres Nomor 116 Tahun 2016)
  20. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (Perpres Nomor 116 Tahun 2016)
  21. Komisi Nasional Pengendalian (Perpres Nomor 116 Tahun 2016) Tahun 2017
  22. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Perpres Nomor 21 Tahun 2017)
  23. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Perpres 124 Tahun 2016)

CEK FAKTA: Pernyataan Prabowo soal Indonesia Seluas Eropa

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyoroti anggaran pertahanan dan sistem persenjataan di Indonesia. Dia menyebut, Indonesia yang seluas Eropa, harusnya bisa memiliki alutsista yang lebih baik.

"Kapal selam berapa yang kita miliki? Jenisnya berapa? Kemampuannya berapa? Pesawat berapa? Kita negara seluas Eropa. Berapa skadron fighters yang kita punya? Peluru kendalinya berapa?" kata Prabowo di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).

Benarkah Indonesia seluas Eropa?

Fact Check: Pernyataan Prabowo soal Indonesia Seluas Eropa
Fact Check: Pernyataan Prabowo soal Indonesia Seluas Eropa


CEK FAKTA: Jokowi Sebut Ada 714 Suku dan 1.001 Bahasa di Indonesia

CEK FAKTA: Jokowi Sebut Ada 714 Suku dan 1.001 Bahasa di Indonesia
CEK FAKTA: Jokowi Sebut Ada 714 Suku dan 1.001 Bahasa di Indonesia

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, menyebut Indonesia terdiri dari 714 suku dan memiliki lebih dari 1.001 bahasa daerah yang berbeda.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam debat keempat Pilpres 2019, Sabtu (30/3/2019), saat menjawab pertanyaan tentang Ideologi dari moderator yang bertugas, Retno Pinasti.

Jokowi yang saat itu mendapat kesempatan menjawab setelah Prabowo, menyebut bahwa perbedaan yang ada bisa digunakan sebagai bentuk pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Anak-anak harus diberi tahu bagaimana bertoleransi, karena kita ini memiliki 714 suku, anak-anak juga harus diberi tahu bagaimana berkawan dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang memiliki lebih dari 1.001 bahasa daerah yang berbeda-beda,” kata Jokowi.

Terkait jumlah suku dan bahasa daerah di Indonesia yang disebutkan oleh Jokowi, bagaimana data sebenarnya?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010 menyebut ada 1.331 kelompok suku di Indonesia. Kategori itu merupakan kode untuk nama suku, nama lain/alias suatu suku, nama subsuku, bahkan nama sub dari subsuku.

Terkait jumlah bahasa di Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Bahasa telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah yang berbeda.

Jumlah ini diperoleh dari proses verifikasi sejak 1991-2017. Namun, demikian jumlah ini bisa terus berubah seiring berjalannya waktu.


CEK FAKTA: Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia dalam Tahap Parah

CEK FAKTA: Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia dalam Tahap Parah
CEK FAKTA: Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia dalam Tahap Parah

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa masalah korupsi Indonesia berada pada tahap parah.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam debat keempat Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu (30/03/2019) malam.

"Saya berpandangan bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat parah. Kalau penyakit saya kira ini sudah stadium empat," kata Prabowo.

Lalu bagaimana data korupsi di Indonesia?

Salah satu indikator dalam melihat data korupsi adalah dengan melihat indeks persepsi korupsi. Berdasarkan data Transparency Internasional Indonesia, indeks korupsi Indonesia berada pada skor 38.

Dengan skor itu, Indonesia naik satu peringkat ketimbang tahun 2017, yaitu di peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei.

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia memiliki pertumbuhan indeks korupsi paling tinggi di Asia Tenggara. Pada 1998, awalnya IPK Indonesia terendah di ASEAN. Ketika itu IPK Indonesia mendapatkan penilaian sebesar 20, Filipina sebesar 33, Thailand sebesar 30 dan Malaysia mencapai skor 53.

Namun seiring berjalannya waktu, IPK Indonesia tumbuh dengan baik. Pada 2016 hingga 2017, skor untuk Indonesia adalah 37. Angka ini membaik pada 2018 dengan skor 38.

Meski begitu, sejumlah kasus korupsi besar masih terjadi di Indonesia. Sejak berdiri pada 2012, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka besar, dari menteri, ketua umum partai, hakim, hingga pejabat tinggi negara.


CEK FAKTA: Anggaran Kemenhan Terbesar Kedua Setelah PUPR?

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam Debat Pilpres ke-IV mengatakan bahwa anggaran pertahanan Indonesia merupakan yang terbesar setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Mengenai anggaran, anggaran di Kemenhan kita sudah 107 T, nomor 2 setelah Kementerian PUPR," katanya di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).

"Artinya perhatian kita terhadap pertahanan kita enggak main-main," tambahnya.

Apakah klaim mengenai anggaran pertahanan ini tepat?

Berikut faktanya:

Fact Check: Anggaran Kemenhan Terbesar Kedua Setelah PUPR?
Fact Check: Anggaran Kemenhan Terbesar Kedua Setelah PUPR?



CEK FAKTA: Benarkah Freeport Masih Dapat Keuntungan 81 Persen?

Fact Check: Benarkah Freeport Masih Dapat Keuntungan 81 Persen?
Fact Check: Benarkah Freeport Masih Dapat Keuntungan 81 Persen?

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto membantah klaim capres nomor urut 01 Joko Widodo soal kepemilikan 51 persen saham Freeport. Menurut Prabowo, meski Indonesia sudah memiliki saham sebanyak itu, keuntungan terbesar tetap milik Freeport.

“Soal Freeport, ya memang sudah sesuai kontrak itu harus jatuh ke kita. Tapi Bapak sadar enggak, bahwa Freeport itu sendiri melaporkan di New York Stock Exchange bahwa benefitnya adalah 81 persen ke mereka. Jadi 51 persen saham itu mungkin ya agak etok-etok (pura-pura),” kata Prabowo di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Bantahan Prabowo itu sendiri dinyatakan olehnya kala sesi debat terbuka. Dalam segmen tersebut, keduanya saling bertanya dan menjawab secara dinamis.

Lantas, benarkah klaim Prabowo tersebut?

Berdasarkan penelusuran kumparan ke website resmi Freeport-McMoRan Inc, betul bahwa Freeport mengklaim keuntungan yang jauh lebih besar dari yang diperoleh Indonesia. Dalam rilis yang diumumkan pada 21 Desember 2018, disebutkan bahwa Freeport-McMoRan Inc menikmati keuntungan sebesar 81,28 persen hingga 2022.

Pernyaataan resmi dari Freeport-McMoRan itu diumumkan tepat kala Indonesia melalui PT Inalum (Persero) membayar lunas pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) senilai USD 3,85 miliar. Dana sebesar USD 3,85 miliar atau setara dengan Rp55,8 triliun itu disetor Inalum ke Freeport McMoRan Inc (FCX) dan Rio Tinto.

“Perjanjian ini mengatur FCX dan pemegang saham PT-FI kala pra-transaksi untuk mempertahankan aturan soal pendapatan dan pembagian biaya di bawah Joint Venture. Akibatnya, kepentingan ekonomi FCX di PT-FI diperkirakan akan mendekati 81,28 persen hingga 2022. FCX akan terus mengelola operasi PT-FI,” tulis rilis tersebut.

Meski demikian, dalam kesempatan terpisah, Head of Corporate Communications and Government Relations Inalum, Rendi Witular, menegaskan bahwa pembelian saham tersebut bukan tidak menguntungkan.

"Laba bersih PTFI, yang mengelola tambang dengan deposit emas terbesar di dunia, diperkirakan akan di atas USD 2 miliar di tahun 2023 hingga 2041," ucap Rendi kepada kumparan, Kamis (21/2).


Nah, itulah rangkuman CEK FAKTA: Pernyataan Jokowi-Prabowo di Debat Pilpres Keempat 30 Maret 2019.




Sumber : http://today.line.me/id/pc/article/CEK+FAKTA+6+Pernyataan+Jokowi+Prabowo+di+Debat+Pilpres+Keempat-PXRxwl
loading...

No comments:

Post a Comment